Karawang | mediakorupsinews.com – Pernyataan Ketua Panitia 11 Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tanjungmekar, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, kembali menuai kecaman publik. Dalam klarifikasinya terkait polemik Daftar Pemilih Tetap (DPT), Ketua Panitia secara terbuka menuding salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bukan warga Desa Tanjungmekar, bahkan menyebutnya sebagai anjoran.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Ketua Panitia membantah pemberitaan yang menyebutkan adanya sekitar 200 DPT orang luar desa. Ia menegaskan isu tersebut tidak benar dan hanya mengakui adanya delapan nama yang masih dalam proses verifikasi.
“Kalau disebut ada 200 DPT orang luar itu tidak benar. Yang delapan orang itu kami akui. Tapi LSM yang bicara itu bukan orang Tanjungmekar, itu anjoran,” ujar Ketua Panitia 11 kepada awak media di ruang Kantor Desa Tanjungmekar, Kamis (25/12/2025).
Ucapan tersebut langsung menuai sorotan tajam. Publik menilai bahasa yang digunakan Ketua Panitia 11 bersifat merendahkan, tendensius, dan tidak mencerminkan etika seorang penyelenggara Pilkades yang seharusnya netral dan profesional.
Sejumlah warga menilai, alih-alih menjawab substansi persoalan DPT dengan data dan transparansi, Ketua Panitia justru menyerang identitas pihak pengkritik.
“Masalahnya bukan siapa dia, orang mana dia, tapi benar atau tidak data DPT itu. Panitia seharusnya menjawab dengan bukti, bukan dengan menyebut-nyebut anjoran,” kata seorang warga Tanjungmekar yang enggan disebut namanya, Jumat (26/12/2025).
Pernyataan tersebut juga dinilai berpotensi memperkeruh suasana dan menciptakan stigma negatif terhadap peran LSM sebagai bagian dari kontrol sosial. Sikap defensif dan bahasa emosional panitia justru menimbulkan pertanyaan baru di tengah masyarakat terkait integritas penyelenggaraan Pilkades.
Penggunaan diksi “anjoran” oleh Ketua Panitia 11 Pilkades Tanjungmekar dianggap tidak pantas di ruang publik dan berpotensi melanggar etika komunikasi serta prinsip keterbukaan informasi.
“Kalau panitia sudah berbicara dengan nada merendahkan seperti itu, wajar kalau publik kemudian curiga. Ini Pilkades, bukan konflik pribadi,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Masyarakat pun mendesak agar pihak kecamatan dan instansi terkait segera melakukan evaluasi terhadap sikap dan kinerja Panitia Pilkades Tanjungmekar, serta memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan transparan, adil, dan bebas dari konflik verbal yang tidak perlu.(Gun)
